Jumat, 18 Desember 2009

KAITAN BAHASA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ketika musim Pemilu telah dimulai, kita saksikan banyak sekali pimpinan politik yang berdiri didepan orang banyak dan bersentuhan langsung dengan khalayak ramai, berpidato tentang hal yang sangat penting atau kurang penting, pidato yang bisa merubah pikiran massanya. Suaranya penuh dengan emosi dan kata-katanya dapat merangsang masyarakat dan segera mereka bersorak untuk dia.
Bahasa adalah sangat penting dalam politik, sebagai aspek yang kuat sekali, juga terbuka, bisa digunakan baik oleh orang yang berkuasa maupun orang biasa yang melawannya. Kalau diibaratkan bahasa sebagai kekuatan sedangkan politik adalah seni atau strategi untuk mendapatakan kekuasaan, maka kaitan antara keduanya adalah bahasa merupakan kekuatan yang digunakan oleh para pemimpin untuk mendapatkan kekuasaan. Alasan kekuatan adalah bahasa karena bahasa bisa merubah pendapat orang. Bahasa bisa digunakan untuk mendalangi masyarakat, terutama dalam bidang politik sebab pidato atau argumen yang bagus bisa menyakinkan khalayak tentang isu-isu penting.

B. Rumusan Masalah
1. Bahasa politik
2. Bahasa dalam tonggak sejarah politik Indonesia
3. Peran media massa dalam wacana politik
BAB II
PEMBAHASAN
A. Politik
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
- politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Istilah politik berasal dari kata Polis (bahasa Yunani) yang artinya Negara Kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata, seperti:
1. Politeia artinya segala hal ihwal mengenai Negara.
2. Polites artinya warga Negara.
3. Politikus artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negara atau negarawan.
4. Politicia artinya pemerintahan Negara.
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sistem pilitik suatu Negara selalu meliputi 2 suasana kehidupan. Yaitu:
a. Suasana kehidupan politik suatu pemerintah (the Govermental political sphere)
b. Suasana kehidupan politik rakyat (the sociopolitical sphere)
Suasana kehidupan politik pemerintah dikenal dengan istilah suprastruktur politik, yaitu bangunan “atas” suatu politik. Pada suprastruktur politik terdapat lembaga-lembaga Negara yang mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan politik (pemerintah).
Suasana kehidupan politik pemerintahan ini umumnya dapat diketahui dalam UUD atau konstitusi Negara yang bersangkutan. Suprastruktur politik Negara Indonesia meliputi MPR, DPR, Presiden, MA, BPK dan DPA. Suasana kehidupan politik rakyat dikenal istilah “Infrastruktur politik” yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik, yakni hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga Negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Infrastruktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya:
1. Partai politik
2. Kelompok kepentingan
3. Kelompok penekan
4. Alat komunikasi politik
5. Tokoh politik.

B. Bahasa Politik
“What is clear is that political activity does not exist without the use of language” (Paul Chilton, Analyzing Political Discourse: Theory and Practice, 2004).
Bahasa sejatinya piranti komunikasi universal yang sudah ada sejak peradaban umat manusia itu lahir. Sebagai piranti komunikasi, bahasa akan terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan masyarakat penggunanya. Dengan demikian bahasa akan terus ada dan eksis hadir di tengah-tengah peradaban umat manusia sebagai media komunikasi dan interaksi dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam ranah politik.
Chilton sebenarnya menyimpulkan ide Aristoteles (384-322 SM) tentang manusia sebagai ”binatang politik” (politikon zoon, political animal). Ciri manusia adalah hidup berkelompok dan bertutur. Kumbang dan beberapa satwa juga berkelompok dan dapat bersuara, tetapi hanya manusia yang mampu bertutur. Suara (voice) berbeda dengan tuturan (speech).
Kemampuan bertutur memungkinkan manusia membangun relasi sosial dan mewujudkan ”kehidupan yang baik”, Plato dan Aristoteles menyebutnya ”en dan onia”. Itulah ”binatang politik”. Politik dalam arti luas adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, gemah ripah loh jinawi, the good life (Budiardjo, Dasar- dasar Ilmu Politik, 2008).
Jones (1994) membedakan politik mikro dan makro. Pada tataran mikro, ada konflik kepentingan dan upaya saling mengalahkan. Ditempuhlah persuasi, argumen rasional, strategi irasional, ancaman, rajukan, suap, hingga manipulasi. Pada tataran makro, terjadi pelembagaan politik di tingkat negara. Konflik kepentingan diatasi dan naluri saling mendominasi ditangani.
Kampanye pemilu merupakan bagian politik mikro. Bahasa kampanye, menurut Bourdieu, dibuat tak sekadar untuk dipahami, tetapi untuk dinilai dan diapresiasi (signes des richesse), bahkan untuk dipercaya dan dipatuhi (signes d’autorit√©). Maka wajar jika bahasa kampanye bernuansa persuasif dan argumentatif-rasional, tetapi kadang irasional, memohon-mohon, menyerang, dan manipulatif.
Bahasa politik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merebut simpati rakyat. Ia hadir dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pencitraan tertentu agar rakyat terpengaruh dan tersugesti oleh propaganda dan ikon-ikon politik yang mereka tawarkan. Dalam konteks demikian, seorang politisi yang cerdas, dengan sendirinya perlu memiliki kecerdasan linguistik dalam upaya membangun komunikasi dan interaksi dengan publik. Ini artinya, tuturan (speech) politik yang mereka lontarkan idealnya mengandung muatan dan misi kerakyatan melalui bahasa yang sederhana, gampang dicerna, dan terhindar dari kesan bombastis.
C. Bahasa Dalam Tonggak Sejarah Politik Indonesia
Pada hakikatnya, Bahasa Indonesia memiliki 3 watak asal: 1) egaliter atau hirarkis, 2) sederhana-lugas-santun dan 3) multietnik. Pemakaian Bahasa Indonesia tidak mengenal status sosial. Dengan mengggunakan Bahasa Indonesia semua status dan hirarki sosial tersatukan dalam sebuah komunikasi yang setara antara penutur dan petutur. Tidak ada yang lebih tinggi, yang ada hanyalah sama rasa dan sama rata. Perilaku gramatikalnya pun sedehana, lugas tapi juga santun. Kesantunan itu terutama ditentukan oleh penghormatan ataupun penghargaan, bukan berdasarkan penstrukturan berdasarkan status sosial. Oleh sebab itu, dalam sejarahnya pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, Bahasa Indonesia dengan begitu mudah menjadi bahasa multietnik diseantero nusantara.
Watak bahasa politik dalam lintas sejarah Indonesia dapat dikelompokkan dalam 4 fase:
1. Pada zaman perjuangan bahasa politik bersifat revolusioner dan lugas karena fungsinya sebagai alat perjuangan. Contohnya dalam penggunaan kata berjuang, merdeka, merdeka atau mati, penjajahan dan perjuangan.
2. Pada masa Orde Lama, bahasa masih bersifat revolusioner dan lugas karena digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kemerdekaan dan melawan kembalinya kolonialisme. Contoh penggunaan kata kebangsaan, kesatuan, kerakyatan, pergerakan rakyat, kedaulatan dan revolusi.
3. Pada Orde Baru, bahasa Indonesia memasuki masa formalisme dalam komunikasi politik. Komunikasi dengan bahasa Indonesia hanya dalam konteks struktur satu arah “daria tas kebawah” dalam bahasa “yang seragam”, yang pada gilirannya membuat bahasa Indonesia bukan hanya baku tetapi juga “beku” dalam segala proses komunikasi politik. Kita dapat mengingat kembali begitu seringnya salah seorang petinggi Orba mengucapkan dengan bangga kepada publik: Menurut petunjuk Bapak Presiden. Belum lagi kita mendengar pejabat lokal berbicara dalam bahasa pembangunan dengan bangga mengatakan: sesuai petunjuk dari pusat….
4. Pada orde reformasi Bahasa Indonesia memasuki proses pembebasan atas “kebakuan” (dalam arti keseragaman dalam bahasa pembangunan) dan “kebekuan” (dalam arti pembungkaman atas kritisme masyarakat). Dalam masa ini, bahasa Indonesia mengalami proses kembali kewatak aslinya yang egaliter. Yang paling nyata dari revolusi tersebut adalah bergesernya sapaan Bapak kesapaan Anda untuk presiden.
Walaupun begitu, proses pembebasan bahasa Indonesia dari kebekuan bukan tanpa akibat. Ruang-ruang bahasa terbuka luas karena sumbu berbahasa bukan lagi dalam monopoli negara, melainkan telah menjadi pusat bersama. Di era ini masyarakat mendapatkan kesempatannya untuk mengungkapkan pandangan serta keinginannya. Dengan bahasa yang “berani” dan “langsung” kata kunci seperti kembalikan tanah kami, naikkan UMR kami, dan segera bayarkan tunggakan gaji kami merupakan wujud pergeseran pusat bahasa pada negara menuju ruang-ruang kesadaran publik. Namun demikian, cara berbahasa yang “lantang dan berani” ini menjadikan bahasa kehilangan kesantunannya menjadi bahasa hujat dan bahasa umpat. Hal inilah yang akhirnya menciptakan pandangan bahwasannya wajah politik adalah gamang, keras, berkelompok dan berbohong.

D. Eufimistis dan Pergeseran Bahasa Politik
Pada masa Orde Baru, seiring dengan arus deras depolitisasi yang disetel dari atas, banyak perbendaharaan kata lama yang terpinggirkan, kalau bukan hilang. Kata revolusioner berganti menjadi pembangunan, Pancasila menggantikan politik aliran, demokrasi kalah populer dari stabilitas. Hadir pula istilah murni dan konsekuen. Bahasa-bahasa yang ideologis bergeser menjadi pragmatis. Istilah-istilah seperti anti-neokolonialisme dan anti-neoimperialisme tergeser oleh cabe merah keriting dan bawang merah pipilan. Rapat massa tergeser oleh Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa).
Kata-kata penghalusan (eufemistis) juga banyak ditemui. Istilah menangkap dipersopan dengan mengamankan, menekan dan menangkap secara militer diperhalus dengan menggebuk. Istilah penggusuran tidak diperkenankan, yang boleh adalah penertiban, bahkan lebih dari itu ada "operasi esok penuh harapan". Tentu saja kita juga banyak menjumpai istilah-istilah lain, seperti tunawisma untuk gelandangan dan tunasusila bagi pelacur.

E. Peran Media Massa Dalam Wacaan Politik
Media masa adalah penghubung di antara pemerintah dan masyarakat. Termasuk berita internet, televisi, koran, majalah dan radio. Mereka melaporkan berita dari pemerintah, dan menerjemahkan itu untuk masyarakat. Pekerjaan wartawan harus menyelidiki cerita dan menganalisir kebijaksaanan pemerintah untuk masyarakat.
Walaupun media massa dianggap berdiri sendiri, wartawan tidak melaporkan sepenuhnya tentang isu-isu atau pendapat yang bersifat alternatif, politikus dan orang lain yang berkuasa mempunyai kekuasaan yang tidak resmi atas media dan kebanyakan orang-orang di dalam masyarakat mendapat informasinya tentang isu-isu penting dari media massa. Demikian media massa sering dipakai oleh pemerintah sebagai alat yang menguasi orang-orang dan menyebarkan propagandanya.
Bahasa politik sebagaimana yang tertuang dalam media massa partai jelas sekali: memendam maksud politik, mengupayakan kebenaran pendapat masing-masing. Publik dengan cepat dapat menangkap apa maunya kelompok politik yang satu dibanding yang lain. Bahasa politik yang berkembang dalam kartun-kartun politik pun masih tergolong sederhana, dan bahkan terkesan ketinggalan dari sudut kacamata bahasa kontemporer. Majalah Tempo, misalnya, pernah menampilkan ulang karikatur seorang tokoh politik yang digambar layaknya "koetjing garong". Tentu saja aspek ideologi-aliran yang kental saat itu membuat istilah-istilah yang berat-berat muncul, seperti revolusioner dan kontra-revolusi.


BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Bahasa dan politik memang saling mempengaruhi sekali. Bahasa digunakan dalam bidang politik supaya membuat kesan yang dapat dipercaya baik untuk politikus tersendiri maupun seluruh partai politik. Kesan yang baik sangat penting untuk karir politikus, mengunakan bahasa yang salah atau menghina bisa menyebabkan seorang tidak dipercaya oleh masyarakat atau mungkin hilang karirnya.
Bahasa juga alat yang paling penting untuk menyebarkan pesan politik kepada masyarakat. Selama kampanye pemilu politikus-politikus dan aktivis-aktivis berdua menggunakan semboyan-semboyan supaya meyakinkan masyarakat mengenai isu-isu. Bahasa yang digunakan selama ini adalah ringkas, berani dan mudah diingat. Kadang-kadang pemerintahan akan dipilih karena semboyannya sangat baik, sungguhpun artinya tidak terlalu jelas, dan kebijaksanannya kurang jelas.
Bahasa bisa mengubah cara yang orang-orang pikir. Lewat propaganda pemerintah atau media massa yang menguasai pendapat umum, atau di sisi lain lewat bahasa perlawanan digunakan aktivis-aktivis, bahasa emosi bisa mengubah pendapat masyarakat. Dalam perjuangan politik di antara pihak yang berbeda, bahasa adalah alat yang penting sekali.

Kritik dan Saran
Dengan selesainya makalah ini tidak membuat kami berbangga hati dan berhenti untuk meneliti dan mengembangkan setiap pengetahuan yang telah ada. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun selalu kami harapkan dari seluruh pembaca. Karena sesungguhnya tak ada kepuasan dalam menggali sebuah pengetahuan.


DAFTAR PUSTAKA

Ali Ibrahim, Gufron. Idiom Kegamangan Dalam Bahasa Politik Kita. Seminar Nasional PESAT: 2005
Barnes, Melanie. Makalah Bahasa Dan Politik: Wacana Politik Dan Plesetan. Australian Consortium For In-Country Indonesian Students (ACICIS):2004

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar